Pemkot Makassar Evaluasi 7.000 Tenaga Non-ASN Laskar Pelangi

Celotehmuda.com – Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi terhadap 7.000 tenaga non-ASN yang tergabung dalam Laskar Pelangi. Evaluasi ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tanpa harus melakukan pemangkasan jumlah pegawai.

Baca Juga : Pemkot Makassar Gelar Rapat Teknis Manajemen Kepegawaian untuk Optimalkan SDM di Tengah Transisi Pemerintahan

Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Irwan Adnan, menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan tenaga kerja dalam evaluasi ini. “Tidak ada istilah pengurangan kalau saya, karena kita akan menyesuaikan saja. Mereka adalah bagian dari staf kita, dan mereka juga perlu hidup,” ujarnya pada Jumat (21/2/2025).

Menurut Irwan, keberadaan tenaga Laskar Pelangi saat ini masih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan pegawai tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja di beberapa OPD tidak merata. Beberapa OPD mengalami kelebihan staf, sementara yang lain kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot akan melakukan rotasi guna menyesuaikan penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Baca Juga : RKPD 2025: Strategi Pemkot Makassar Perkuat Koneksi Antar OPD

“Ada beberapa OPD yang jumlah stafnya sangat banyak, sementara yang lain justru kekurangan. Ini yang akan kita evaluasi dan atur ulang agar lebih seimbang,” jelas Irwan.

Selain melakukan rotasi tenaga kerja, Pemkot Makassar juga memastikan tidak akan ada rekrutmen baru untuk tenaga non-ASN tahun ini. Fokus pemerintah adalah mengoptimalkan tenaga kerja yang sudah ada serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Tahun ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk ada rekrutmen baru. Kita akan mengutamakan tenaga yang ada agar bisa ikut seleksi PPPK,” tegas Irwan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan distribusi tenaga kerja di setiap OPD dapat lebih seimbang, sekaligus memberikan peluang bagi tenaga honorer yang ada untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih jelas di masa mendatang.

Editor : Salman Alfarisi