CELOTEHMUDA.COM – Setelah menyusuri tujuh pulau di wilayah administratifnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan komitmen kuat untuk menghadirkan keadilan sosial bagi tenaga kesehatan dan guru yang selama ini bertugas di wilayah kepulauan Kota Makassar.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Tegaskan Pentingnya Lingkungan dan Budaya dalam RDTR

Dalam pernyataan resminya usai pembaruan program MULIA 100 Hari, Kamis (29/5/2025), Munafri menegaskan bahwa mereka yang bertugas di pulau adalah garda terdepan dalam mencerdaskan dan merawat warga, meskipun harus berhadapan dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas.

Baca Juga: Bupati Sidrap Hadir Langsung Dukung Syaqirah di Final Audisi D’Academy 7

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar,” ujar Munafri.

Dari Barrang Lompo hingga Lanjukkang: Pengabdian yang Tak Terlihat
Selama lebih dari satu tahun terakhir, Munafri telah mengunjungi langsung tujuh pulau—tiga di antaranya pulau terdekat, dan empat lainnya tergolong terluar. Dari kunjungan tersebut, ia menyaksikan langsung berbagai kesenjangan, mulai dari akses layanan kesehatan hingga pendidikan dasar.

Baca Juga: KKSS Gaspol! Resmi Dikukuhkan, Siap Bangun Sekolah & Pangan Nasional

Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham Tinjau Ruangan di Hari Pertama Bertugas

Hal ini mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk tidak lagi menunda pemerataan pembangunan di pulau-pulau, baik dalam bentuk tunjangan pegawai maupun infrastruktur pendukung.

“Kami percaya, akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau,” ujarnya.

Kebijakan Tunjangan Berdasarkan Lokasi dan Tantangan
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Pemkot Makassar akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp2,5 juta per bulan kepada guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau terluar seperti Pulau Langkai, Lanjukkang, Lumu-Lumu, dan Bone Tambu.

Sementara itu, bagi mereka yang bertugas di Pulau Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi, yang jaraknya relatif lebih dekat dari daratan, akan diberikan tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Baca Juga : Jelang Musda, Munafri Arifuddin Serap Aspirasi Kader Golkar di Wajo

“Sudah saatnya mereka yang bertugas di pulau mendapatkan perhatian yang layak, penghargaan yang setimpal, dan dukungan yang nyata untuk terus berkarya demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Transportasi Khusus: Akhiri Pengorbanan Finansial Pribadi
Selain kebijakan tunjangan, Munafri juga menyampaikan rencana penyediaan transportasi khusus bagi tenaga pendidik dan kesehatan yang setiap hari harus menyeberangi lautan untuk menjalankan tugas.

“Kita melihat paling pertama adalah, lokasinya harus menyeberang laut. Karena itu, kita juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka, agar dalam proses bolak-balik tidak mengeluarkan biaya sendiri,” kata Munafri.

Selama ini, para petugas di pulau harus menggunakan transportasi pribadi atau umum, dengan biaya yang tidak sedikit dan waktu tempuh yang panjang. Fasilitas ini diharapkan akan mengurangi beban mereka, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan selama bertugas.

Keadilan Geografis Jadi Prinsip Pembangunan
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya besar Pemerintah Kota Makassar untuk mengurangi kesenjangan layanan dasar antara daratan dan wilayah kepulauan. Pemerintah percaya bahwa tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan ketimpangan pembangunan.

“Kami berharap para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi,” pungkas Munafri.

Editor : Salman Alfarisi