CELOTEHMUDA.COM – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas kembali diuji dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar terkait penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, Selasa (27/5/2025).
Baca Juga : Warga Wewangrewu Sampaikan Aspirasi Sengketa Tanah ke DPRD Wajo
Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Supratman, dan dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan, anggota legislatif, serta jajaran SKPD. Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham turut hadir sebagai representasi eksekutif, menegaskan keseriusan Pemkot dalam menjawab evaluasi kinerja yang telah berlangsung setahun penuh.
“Rekomendasi ini sebagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024,” ujar Munafri dalam sambutannya.
DPRD Ungkap Masalah Disiplin hingga Validitas Data
Namun, di balik formalitas laporan dan apresiasi, Panitia Khusus (Pansus) DPRD memberikan tiga catatan serius yang mengarah pada pembenahan sistemik penyusunan LKPJ.
Baca Juga : DPRD Wajo Bahas Ranperda Insentif dan Kemudahan Investasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Ketua Pansus, Hartono, menyoroti minimnya keterlibatan langsung dari para kepala perangkat daerah dalam tahapan awal pembahasan LKPJ. Menurutnya, banyak kepala dinas tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Kota Makassar mengatur sanksi administratif atau teguran resmi kepada kepala perangkat daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hartono dalam forum resmi tersebut.
Lebih jauh, Pansus merekomendasikan tiga langkah penting:
Evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan LKPJ, khususnya terkait unit kerja yang bertugas menghimpun laporan antar SKPD.
Peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjamin akurasi dan validitas data.
Baca Juga : Fraksi NasDem DPRD Makassar Dukung Pemerintahan Appi-Aliyah, Namun Soroti Isu Penting yang Belum Tuntas
Menghindari rotasi pimpinan perangkat daerah selama proses penyusunan LKPJ, kecuali karena faktor struktural seperti pensiun, demi menjamin konsistensi pelaporan.
Munafri: Rekomendasi Dewan adalah Bahan Perbaikan Strategis
Menanggapi catatan tersebut, Wali Kota Makassar menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan DPRD. Munafri menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang sehat dan berpihak pada masyarakat.
“Rekomendasi dan catatan strategis ini menjadi landasan penting bagi kami dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kota Makassar ke depan,” ungkapnya.
Baca Juga : DPRD Makassar Terima Aspirasi Massa Terkait Dugaan Perilaku LGBT di THM Helen’s Play Mart
Lebih lanjut, Munafri menekankan bahwa semua rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan, penganggaran, dan kebijakan teknis melalui peraturan wali kota maupun peraturan daerah.
Mengusung visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, Munafri berkomitmen mengakselerasi tujuh program strategis daerah dengan pendekatan berbasis data dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
“Kami akan segera merumuskan kebijakan strategis yang diimplementasikan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta peraturan daerah dan peraturan wali kota,” katanya.
Baca Juga : Fraksi PKS DPRD Makassar Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintahan Appi-Cicu
Akhir Sesi: Penyerahan Resmi dan Simbolik Kelembagaan
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan keputusan resmi DPRD kepada Wali Kota Makassar sebagai tanda formal penyampaian rekomendasi. Ini sekaligus menjadi simbol sinergi antarlembaga dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Dalam pernyataan penutupnya, Munafri menyampaikan ucapan terima kasih atas kemitraan DPRD Kota Makassar selama ini.
“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Makassar yang telah bermitra dengan kami, sehingga program pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tutupnya.
Editor : Salman Alfarisi
Pingback: Dorong Kolaborasi HAM, Pemkot Makassar Siap Buka Ruang Kerja Sama Lintas Sektor - celotehmuda.com