CELOTEHMUDA.COM – Pemerintah Kota Makassar bersama Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Densus 88 Antiteror terus memperkuat kolaborasi strategis dalam penanganan eks narapidana terorisme (napiter) sekaligus mencegah penyebaran paham intoleran dan radikal di masyarakat.

Baca Juga : Dorong Kolaborasi HAM, Pemkot Makassar Siap Buka Ruang Kerja Sama Lintas Sektor

Tak sekadar berorientasi pada aspek keamanan, kerja sama ini juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan sebagai bagian dari strategi deradikalisasi holistik.

Baca Juga: Bupati Sidrap Hadir Langsung Dukung Syaqirah di Final Audisi D’Academy 7

Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025), AKP Faisal dari Densus 88 mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 82 eks napiter yang secara aktif dibina oleh Pemerintah Kota Makassar. Densus 88, kata dia, berperan sebagai fasilitator, terutama dalam memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak para eks napiter.

“Mereka ini bukan binaan Densus 88, tapi binaan pemerintah kota. Kami hanya memfasilitasi, misalnya dalam hal menyekolahkan anak-anak mereka,” ujar Faisal.

Baca Juga : Titik Kritis Air Bersih Disorot! Pemkot Makassar & BBPJN Sepakat Akselerasi Jaringan PDAM

Minim Komunikasi Jadi Akar Radikalisme
Faisal menegaskan bahwa akar persoalan dari banyak kasus paparan radikalisme adalah minimnya komunikasi antara eks napiter dan pemerintah. Hal ini menyebabkan miskomunikasi yang berkembang menjadi pemisahan sosial, hingga radikalisasi.

“Orang-orang yang terpapar itu sebenarnya karena kurang komunikasi dengan pemerintah. Setelah komunikasi dibangun dengan baik, mereka sadar bahwa selama ini hanya terjadi miskomunikasi,” tegasnya.

Melalui pendekatan intensif dan rutin, termasuk pertemuan setiap enam bulan antara Wali Kota Makassar dengan eks napiter, pola hubungan yang awalnya tertutup kini mulai terbuka.

“Mereka sebelumnya tertutup terhadap orang di luar kelompoknya. Tapi setelah dilakukan pendekatan intensif, semuanya menjadi lebih terbuka,” tambahnya.

Baca Juga : Pemkot Makassar dan PLN Sinergi Perluas Akses Listrik di Wilayah Kepulauan

Densus 88: Intoleransi di Makassar Mengkhawatirkan
Dalam kesempatan yang sama, Kompol Soffan Anssyari dari Satgaswil Densus 88 Sulsel menyampaikan bahwa saat ini tingkat intoleransi di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, meningkat dan perlu penanganan cepat.

Baca Juga: KKSS Gaspol! Resmi Dikukuhkan, Siap Bangun Sekolah & Pangan Nasional

“Saat ini Sulawesi Selatan sudah tinggi tingkat intoleransinya. Kami berupaya melakukan langkah-langkah agar paham ini tidak semakin berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, intoleransi adalah fase awal sebelum berkembang menjadi radikalisme hingga ekstremisme kekerasan. Ia bahkan mengungkap bahwa telah terjadi kasus remaja yang berbaiat kepada ISIS, dan potensi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) juga harus diantisipasi.

“Beberapa kasus sudah menunjukkan ada remaja yang berbaiat kepada ISIS. Bahkan, kita harus mengantisipasi agar jangan sampai ada ASN yang ikut terpapar,” ucapnya.

Baca Juga : Pemkot Makassar dan PIKI Sulsel Sepakat Bersinergi Hadapi Isu Sosial dan Pembangunan

Pencegahan di Akar Rumput: Sekolah, ASN, Media Sosial, dan Linmas
Sebagai langkah konkret, Densus 88 bersama Pemkot Makassar akan memperluas kolaborasi dalam bentuk sosialisasi lintas sektor, mulai dari lembaga pendidikan, komunitas muda, hingga birokrasi pemerintahan.

“Kolaborasi ke depan akan melibatkan seluruh bidang yang ada di pemerintahan, termasuk menyasar generasi muda. Karena sekarang ini, kelompok milenial paling rentan terpapar lewat media sosial,” jelas Soffan.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan pendidikan agama oleh guru yang berpaham moderat, bukan oleh mereka yang menyebarkan kekerasan melalui tafsir keagamaan yang menyimpang.

“Anak-anak sekarang banyak belajar agama dari guru yang tidak tepat. Ini yang harus dibenahi,” katanya.

Munafri: Radikalisme Bukan Isu Politik, Tapi Masalah Sosial
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus dipandang sebagai masalah sosial yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan intervensi langsung.

“Soal isu radikal perlu dicegah. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Makassar,” tegasnya.

Baca Juga: COVID Comeback? Makassar Dapat 1, Tapi Aman!

Baca Juga : Pemerintah Kota Makassar Libatkan PPGT dalam Agenda Pembangunan Inklusif

Sebagai bagian dari antisipasi, Pemkot berencana mengaktifkan peran Linmas di tingkat kelurahan, guna melakukan edukasi kepada masyarakat. Bahkan, pelatihan khusus akan diberikan agar Linmas memiliki kapasitas menangkal propaganda radikal di lingkungan tempat tinggal warga.

“Linmas di kelurahan akan difungsikan untuk menyosialisasikan bahaya radikalisme. Kita ingin menepis stigma dan mencegah potensi buruk di masyarakat,” jelas Munafri.

Langkah preventif lain yang disiapkan pemerintah kota adalah penambahan CCTV dan lampu penerangan jalan di berbagai titik sebagai bagian dari strategi keamanan lingkungan.

“Penguatan pengawasan lewat CCTV dan penerangan jalan juga menjadi bagian dari strategi pencegahan,” ungkapnya.

Munafri juga menegaskan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah daerah, satuan tugas, dan masyarakat dalam membangun sistem sosial yang kuat, terbuka, dan kebal terhadap infiltrasi paham radikal.

Editor : Salman Alfarisi