Celotehmuda.com – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis (20/2/2025), bertepatan dengan hari pelantikan kepala daerah. Aksi ini rencananya akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Baca Juga : Ratusan Driver Online Gelar Aksi di Kantor Maxim Gowa, Tuntut Penerapan SK Gubernur Sulsel

Baca Juga: Bupati Sidrap Hadir Langsung Dukung Syaqirah di Final Audisi D’Academy 7

Koordinator BEM SI, Herianto, mengatakan bahwa pemilihan momen ini bertujuan untuk mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik mengenai tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan rakyat.

“Kami ingin menegaskan bahwa kepala-kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan demi kesejahteraan rakyat, melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Herianto.

Gerakan “Indonesia Gelap” sebelumnya telah menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara pada Senin (17/2/2025). Namun, mahasiswa merasa belum mendapatkan respons dari pemerintah terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.

Baca Juga : Mengikuti Instruksi Presiden, Pemprov Sulsel Tekan Anggaran dengan Paperless

“Sikap pemerintah yang tetap bungkam sejalan dengan tema aksi kami, ‘Indonesia Gelap’, yang mencerminkan bahwa pemerintah tidak mau mendengar aspirasi rakyat,” kata Herianto.

Baca Juga: KKSS Gaspol! Resmi Dikukuhkan, Siap Bangun Sekolah & Pangan Nasional

Ia juga memperkirakan bahwa jumlah peserta aksi pada Kamis nanti akan lebih besar jika pemerintah masih tidak memberikan respons.

“Massa aksi kemungkinan akan bertambah jika tuntutan kami tidak dipenuhi. Namun, kami berharap pemerintah segera menanggapi sebelum situasi semakin membesar,” lanjutnya.

Dalam aksi “Indonesia Gelap”, mahasiswa menyuarakan 13 tuntutan utama, yang meliputi berbagai isu sosial, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah tuntutan yang mereka ajukan:

Baca Juga: COVID Comeback? Makassar Dapat 1, Tapi Aman!

1. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merugikan rakyat dan menggantinya dengan reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kebebasan akademik.
4. Menghapuskan peran ganda ABRI dalam sektor sipil untuk mencegah represi dan menjaga demokrasi.
5. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak masyarakat adat.
6. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak digunakan sebagai alat politik.
8. Mewujudkan realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
9. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai memperkuat impunitas aparat.
11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih untuk mengatasi borosnya anggaran dan pejabat yang tidak bertanggung jawab
12. Menolak revisi Peraturan Tata Tertib DPR yang dianggap dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
13. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Baca Juga : Sadis! Wanita di Bone Bunuh Teman dengan Gunting Demi Kuasai Emas dan Uang Rp 7 Juta

Aksi mahasiswa ini menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan puncak aksi yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah akan merespons tuntutan mahasiswa dan apakah akan ada langkah konkret yang diambil untuk menjawab keresahan publik.

Editor : Salman Alfarisi