“Proyek Rehab Asrama Hipermawa Diduga Salah”

Wajo, Sulawesi Selatan – Proyek rehabilitasi asrama yang tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Wajo menuai sorotan publik. Proyek yang mencantumkan nama “Asrama Hipermawa Jogja” sebagai objek rehabilitasi ini menimbulkan polemik. Pasalnya, asrama resmi Hipermawa (Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo) berlokasi di Makassar, sedangkan asrama di Yogyakarta dikenal sebagai milik Kepmawa (Kerukunan Pelajar Mahasiswa Wajo).

Baca Juga : aksi-cepat-resmob-wajo-pelaku-pencurian-ditangkap-tanpa-perlawanan

Kejanggalan ini memicu dugaan kuat adanya manipulasi anggaran yang disinyalir mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketua Umum Hipermawa, Muhammad Adam Surya, dengan tegas menyatakan bahwa pengalihan anggaran tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. “Pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan mahasiswa Wajo di Makassar, bukan malah mengarahkan dana ke lokasi lain yang tidak sesuai. Ini adalah bentuk pengabaian dan kami menduga ada praktik manipulasi yang harus segera diusut,” ujar Adam dalam pernyataannya.

Dugaan Praktik KKN Mencuat

Penggunaan nama “Hipermawa” dalam proyek ini dianggap sebagai langkah manipulatif yang melanggar etika dan hukum. Banyak pihak menduga ada potensi praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di balik pengelolaan proyek tersebut. Apalagi, jika nama Hipermawa sengaja dicatut untuk mengalihkan dana ke pihak tertentu, hal ini merupakan pelanggaran serius.

Adam Surya mendesak pemerintah Kabupaten Wajo dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak. “Kami meminta transparansi penuh atas dokumen dan proses proyek ini. Jika terbukti ada pelanggaran, pelakunya harus dihukum sesuai dengan undang-undang,” tambahnya.

Baca Juga : Pelaku-penipuan-dan-penggelapan-gas-elpiji-di-amankan-resmob-wajo

Desakan Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Publik menuntut pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi resmi dan memperbaiki mekanisme pengawasan agar tidak ada lagi penyalahgunaan dana di masa depan.

Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Wajo kini mengawasi langkah pemerintah dengan seksama. Mereka menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin terkikis jika kasus ini tidak segera ditangani dengan serius.

Tindakan Nyata Ditunggu

Kasus ini menjadi ujian integritas bagi pemerintah Kabupaten Wajo. Apakah langkah tegas akan diambil, atau hanya akan menjadi sekadar janji? Publik berharap keadilan dapat ditegakkan, dan setiap pelanggaran hukum ditindak tanpa pandang bulu.

Polemik ini bukan sekadar soal proyek, tetapi menyangkut marwah organisasi mahasiswa Wajo dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Masyarakat berharap, ini menjadi awal dari reformasi sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Wajo. (Celoteh)