Mengikuti Instruksi Presiden, Pemprov Sulsel Tekan Anggaran dengan Paperless

Celotehmuda.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan efisiensi anggaran secara ketat dengan meniadakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan menekan belanja negara dan daerah.

Baca Juga : Sadis! Wanita di Bone Bunuh Teman dengan Gunting Demi Kuasai Emas dan Uang Rp 7 Juta

Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, menyatakan bahwa seluruh OPD di Pemprov Sulsel akan menerapkan sistem tanpa kertas (paperless) untuk seluruh kegiatan administrasi.

“Semua itu pasti, termasuk OPD di Pemprov. ATK itu dinolkan malah. Jadi kita paperless,” kata Prof Fadjry Djufry saat diwawancarai di SMA 4 Makassar, Jumat (14/2).

Untuk mendukung sistem paperless, Pemprov Sulsel telah mengimplementasikan aplikasi Srikandi sebagai alat utama dalam administrasi pemerintahan. Dengan aplikasi ini, dokumen dapat diproses secara digital, termasuk tanda tangan elektronik.

Baca Juga : Siswa Makassar Kini Dapat Makanan Bergizi Gratis, Begini Dampaknya!

“Iya, sudah mulai. Kan pakai Srikandi sekarang. Tanda tangan sudah mulai elektronik semua. Ini bagian dari upaya mengurangi penggunaan kertas dan menghemat anggaran,” jelasnya.

Selain penghapusan ATK, Pemprov Sulsel juga melakukan efisiensi di sektor lain, termasuk perjalanan dinas dan sewa fasilitas. Namun, pemotongan anggaran tidak akan menyentuh sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

Instruksi efisiensi ini menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan anggaran dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan pemotongan anggaran transfer daerah, dengan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Sulsel.

Dari alokasi awal Rp 4,9 triliun, kini anggaran Pemprov Sulsel berkurang menjadi Rp 4,7 triliun. Pemangkasan terbesar terjadi pada DAU yang turun sebesar Rp 25,061 miliar dan DAK yang berkurang Rp 87,153 miliar.

Editor : Salman Alfarisi