Jaksa Agung Bertindak! Dugaan Korupsi BBM dan Permainan Harga Diusut

Celotehmuda.com – Publik dikejutkan dengan terungkapnya dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS).

Baca Juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Bernilai Triliunan Rupiah

Kasus ini semakin menguatkan dugaan bahwa rakyat selama ini dirugikan dengan harga BBM yang tinggi, sementara kualitasnya dipertanyakan. Sejumlah pengguna BBM BUMN mengeluhkan bahwa konsumsi bahan bakar lebih boros dibandingkan dengan BBM dari perusahaan swasta. Namun, harga BBM swasta tidak diperbolehkan lebih murah dari BBM milik BUMN, menimbulkan dugaan adanya permainan harga demi keuntungan segelintir pihak.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi praktik korupsi. “Kami akan melawan korupsi sekeras-kerasnya. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan uang rakyat,” ujar Prabowo dalam sebuah pernyataan resmi.

Respon cepat dari Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak kasus ini. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan bahwa pengusutan kasus akan dilakukan secara transparan dan profesional. “Kami sudah menetapkan tujuh tersangka dan akan terus mengembangkan kasus ini,” tegasnya.

Baca Juga : Penetapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Adanya Indikasi Fraud di Salah Satu Bank Plat Merah di Kabupaten Wajo

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sering mengeluhkan bahwa BBM dari Pertamina lebih cepat habis dibandingkan dengan BBM dari SPBU swasta. Bahkan, sejumlah pengguna mencurigai kualitas BBM yang dijual dengan harga tinggi, namun memiliki performa di bawah standar.

Sebagai informasi, Pertalite memiliki nilai oktan (RON) 90, sementara Pertamax RON 92. Namun, banyak pengendara yang merasakan performa kendaraan mereka menurun saat menggunakan BBM dari BUMN. Apakah hal ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bahan bakar?

Dengan terungkapnya kasus ini, publik berharap pemerintah melakukan reformasi total terhadap Pertamina dan sistem distribusi BBM nasional. “Kami ingin keadilan, jangan sampai rakyat terus-menerus dirugikan,” ujar seorang warga di Jakarta yang mengaku kecewa dengan kebijakan harga dan kualitas BBM.

Editor : Salman Alfarisi