Celotehmuda.com, Makassar – Dugaan maraknya peredaran beras oplosan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel), menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Legislator DPRD Sulsel dari Komisi B mendesak Polda Sulsel segera mengambil langkah konkret untuk mengusut praktik kecurangan yang merugikan masyarakat luas.

Isu ini mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya ratusan merek beras yang terindikasi terlibat dalam praktik pengoplosan. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Amran menyatakan, “Terdapat ratusan merek beras yang terindikasi terlibat dalam praktik pengoplosan, mencampur beras berkualitas rendah dan menjualnya sebagai beras premium.”

Baca Juga: Kasus Hoaks Kanibal Jadi Alarm Literasi Digital di Sulsel

Beras oplosan ini tidak hanya beredar di pasar tradisional, tetapi juga merambah ke supermarket besar.

“Beras oplosan ini sudah berlangsung lebih dari setahun, menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp99 triliun,” kata Amran dalam rapat tersebut.

Desakan agar Polda Sulsel segera melakukan penyelidikan muncul setelah Satgas Pangan Mabes Polri melakukan penyisiran di berbagai daerah untuk mengungkap jaringan beras oplosan.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait, pengusaha beras lokal, dan Satgas Pangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut terkait isu ini.

“Ini jadi perhatian kami juga di Komisi B DPRD Sulsel. Jadi seperti itu (kami dorong Polda Sulsel lakukan penyelidikan dan operasi di pasar), tapi semoga di Sulsel tidak ada yang beredar beras oplosan,” ujar Azizah pada Kamis (17/7/2025).

Legislator lainnya, Heriwawan, menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati perkembangan terbaru terkait masalah beras oplosan ini.

Baca Juga: “Pemimpin Bukan Bos”: Aliyah Mustika Ilham Buka Hati Soal Arti Kepemimpinan dan Pengabdian

“Dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam produk beras jelas merupakan persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami akan terus mendukung langkah tegas Satgas Pangan dan Bareskrim Polri untuk mengusut kasus ini,” tegas Heriwawan.

Pihak kepolisian melalui Satgas Pangan Mabes Polri telah melakukan penyisiran di berbagai daerah untuk mengungkap jaringan beras oplosan.

“Kami bekerja sama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka, progres masih berlangsung,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (17/7/2025). Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, 25 pihak yang diduga terlibat dalam praktik pengoplosan telah diperiksa.

Sementara itu, Kementerian Pertanian telah melaporkan sebanyak 212 merek beras yang terlibat dalam praktik pengoplosan kepada Polri dan Kejaksaan.

“Kami mendukung langkah transparan dan akuntabel dalam proses hukum ini. Jika terbukti bersalah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambah Heriwawan, mengingat betapa pentingnya ketegasan hukum dalam menjaga kualitas pangan.

Baca Juga: 40 Satpol PP Disiagakan, Pemkot Makassar Bantu TNI-Polri Amankan Tallo

Sebagai langkah pencegahan, DPRD Sulsel mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap beras yang dijual dengan harga tidak wajar atau kemasan yang mencurigakan.

“Kami akan terus mengawasi proses ini hingga tuntas untuk melindungi konsumen dan memastikan kredibilitas rantai pangan daerah,” ujar Heriwawan menutup pernyataannya.

Editor : Salman Alfarisi