SLEMAN – Sepanjang tahun 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 687 aduan. Angka tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 299 aduan. Aduan tersebut terdiri dari 271 aduan terkait tahapan Pemilu 2024, 130 aduan terkait Pilkada 2024, dan 236 aduan masuk dalam kategori nontahapan. Hal ini disampaikan dalam penyampaian laporan kinerja DKPP tahun 2024 yang digelar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa dalam satu hari pihaknya bisa menerima dua hingga tiga aduan. Aduan tersebut datang dari masyarakat, partai politik, tim kampanye, bahkan sesama penyelenggara Pemilu. “Dalam satu hari kami bisa sidang di lima tempat berbeda. Kalau tidak begitu tidak selesai,” katanya.
Sementara itu, anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menuturkan bahwa pada Pilkada 2024, aduan tertinggi terkait pelaksanaan kampanye yang kerap terjadi praktik politik uang sebanyak 35 aduan. Selanjutnya, aduan terkait tahapan pendaftaran pasangan calon sebanyak 14 aduan, dan penetapan pasangan calon 13 aduan.
Baca Juga : Pemerintah Pusat dan Keberpihakannya pada Ketahanan Pangan Sulsel
Ratna Dewi juga menyebutkan bahwa daerah yang masuk kategori 5 besar zona merah pelanggaran etik adalah daerah dengan jumlah pemilih besar seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Selatan, dan Papua Pegunungan. Untuk daerah Sulawesi, yang masuk zona merah pelanggaran etik adalah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, DKPP mengusulkan pembentukan perwakilan di beberapa wilayah yang dianggap rawan pelanggaran etik Pemilu.
Dalam laporan tersebut, DKPP menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Mereka berharap dengan adanya perwakilan di daerah rawan, pelanggaran etik dapat diminimalisir dan proses Pemilu berjalan lebih transparan dan adil.
Selain itu, DKPP juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu. Mereka menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto Kesan ; Bahlil Lahadalia di HUT Golkar
Dalam penyampaian Lapkin ini, DKPP menyampaikan rekomendasi. Dewi menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal integritas pennyelenggara Pemilu, terutama dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Permasalahan negara kita saat ini bukan hanya soal etika penyelenggara pemilu tapi juga etika pemilu itu sendiri dan etika berbangsa dan bernegara, sehingga cakupan kerja ini harus diperluas untuk bisa menyentuh pada semua persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang kita cintai ini,” terang peraih Pengawas Pemilu terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah 2009 ini.
DKPP juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelenggara Pemilu melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi. Mereka berharap dengan langkah-langkah tersebut, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.
Baca Juga : PDIP Pecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution
Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. DKPP berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan dengan cepat dan transparan.
Dengan adanya peningkatan jumlah aduan ini, DKPP berharap dapat terus memperbaiki sistem dan mekanisme pengawasan Pemilu agar lebih efektif dan efisien. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. (celoteh Sumber DKPP RI)
