Tolak Keterlibatan Militer di Urusan Sipil, HMI Geruduk Kantor DPRD Sulsel

CELOTEHMUDA.COM — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan pada Kamis (20/3).

Baca Juga : RUU TNI Disetujui DPR, Gelombang Protes Pecah di Sejumlah Daerah

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dianggap merugikan demokrasi dan masyarakat sipil.

Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA ini menyebabkan kemacetan sepanjang satu kilometer di Jalan Urip Sumoharjo, salah satu ruas jalan utama di Kota Makassar. Massa aksi memblokade sebagian jalan dengan spanduk, membakar ban bekas, serta melakukan orasi secara bergantian.

Koordinator aksi, Andi Rahmat, dalam orasinya menyatakan bahwa revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil dan memberikan kewenangan berlebihan kepada militer dalam urusan di luar pertahanan negara.

Baca Juga : Sidang PTUN Makassar Ungkap Fakta Baru di Balik Skorsing Mahasiswa UIN Alauddin

“Kami menolak revisi ini karena bisa membuka ruang bagi militer untuk lebih banyak terlibat dalam urusan sipil. Ini langkah mundur bagi demokrasi Indonesia,” tegas Rahmat.

Selain menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD, perwakilan massa aksi berusaha menemui anggota dewan untuk berdiskusi langsung terkait tuntutan mereka. Namun, hingga sore hari, belum ada anggota DPRD yang menemui pengunjuk rasa.

Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Polisi berupaya mengatur lalu lintas guna mengurangi dampak kemacetan, namun kepadatan kendaraan tetap tak terhindarkan, terutama di jam pulang kerja.

Baca Juga : Geger! Pabrik Uang Palsu di Kampus UIN Makassar Terungkap

Demonstrasi berakhir sekitar pukul 17.00 WITA setelah negosiasi antara koordinator aksi dan pihak kepolisian. Mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, namun mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika revisi UU TNI tetap disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Sulsel maupun pihak terkait mengenai tuntutan mahasiswa.

Editor : Salman Alfarisi